Pemerintah Blokir Anggaran Rp50,14 Triliun, Airlangga Pertegas Ada Alokasi Bansos

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait langkah pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (KL) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Kebijakan automatic adjustment belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2024 ini ditetapkan sebesar Rp50,14 triliun. 

Adapun, anggaran yang diblokir sementara berasal dari penyelenggaraan APBN 2024. Langkah ini dilakukan melihat kondisi geopolitik global yang masih dinamis.

Airlangga menyampaikan terkait rencana kebijakan automatic adjustment telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sejak awal, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Menurutnya kebijakan tersebut salah satunya akan digunakan untuk bantuan sosial (Bansos). 

"Dari awal pada saat penyerahan DIPA sudah disampaikan adanya automatic adjustment. Jadi pada saat penyerahan DIPA secara elektronik di Istana, Bu Menkeu sudah mengatakan automatic adjustment. Jadi berbagai itu digunakan untuk antisipasi berbagai program, termasuk bansos," katanya usai pencoblosan di TPS 05 Melawai, Rabu 14 Februari 2024.

Airlangga menyampaikan Indonesia memiliki target dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

"Kita juga akan melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di bulan April. Dan kita punya target kemiskinan ekstrem mendekati nol, ini yang penting," tuturnya. 

Airlangga mengatakan dana dari automatic adjustment juga akan dipergunakan untuk program subsidi pupuk. Menurutnya, keberadaan pupuk sangat penting lantaran sudah memasuki musim tanam. 

"Musim tanam ini penting untuk disediakan anggaran. Pak Presiden (Jokowi) sudah minta anggaran ditambah Rp14 triliun. Kenapa harus ditambah? Karena Rp26 triliun itu tidak cukup. Tiap tahun biasanya kisarannya antara Rp35-Rp40 triliun," ujarnya.

Airlangga menjelaskan dengan kebijakan baru dari pemerintah maka petani sekarang dapat mengambil jatah pupuk untuk setahun langsung dan yang paling penting adalah meyakinkan petani bahwa pupuk tersedia sehingga tidak perlu menunggu anggaran siklus anggaran. 

"Untuk itu harus diyakinkan bahwa pupuk itu ada. Yang paling penting untuk pertanian ialah siklus tanam. Jadi tidak perlu menunggu siklus anggaran. Siklus tanam penting karena sekarang musim tanam dan kita berharap panen ke depan aman,"tuturnya.