JAKARTA - Perum Bulog menargetkan sebanyak 600.000 ton beras impor masuk Indonesia pada akhir Maret 2024.
General Manager Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga Topan Ruspayandi mengatakan, sebanyak 100.000 ton berasal dari sisa penugasan impor 2023 dan sebanyak 500.000 ton dari penugasan impor tahun ini. Topan mengatakan, saat ini pemerintah telah mempunyai stok beras sebanyak 1,2 juta ton.
"Kami on hand (stok saat ini) ada 1,2 juta ton beras. Kemudian, kemarin impor 2023 sudah masuk 350.000-400.000 ton. Kami masih ada carry out dari realisasi izin impor 2023 sebanyak 500.000 ton. Jadi, kurang lebih tinggal 100.000 ton lagi," ujar Topan dalam forum diskusi bertajuk "Arah Kebijakan Pangan Indonesia Pasca Pemilu 2024" di Jakarta, dikutip Sabtu, 10 Februari.
Topan menyebut, sekitar dua minggu lalu pihaknya sudah mengundang puluhan negara eksportir produsen beras untuk kontrak lelang terbuka. Dari kontrak tersebut, Bulog berhasil mendapatkan 500.000 ton beras impor untuk 2024 ini. Dengan demikian, total ada 600.000 ton yang akan masuk ke Indonesia.
"Kami itu sudah berkontrak 500.000 ton. Target akhir Maret (2024) masuk semua. Jadi, carry out yang 100.000 ton sisa (impor 2023) dan 500.000 ton baru kontrak," katanya.
Di samping itu, dia menyebut impor beras juga menjadi tantangan sendiri. Pasalnya, Indonesia harus bersaing dengan 22 negara produsen beras yang melarang adanya ekspor. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, salah satunya dengan diplomasi.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, pemerintah sudah memproses impor beras dua (2) juta ton untuk 2024.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Bulog Diminta Setop Sementara Bantuan Pangan Beras, Wamen BUMN Buka Suara
07 Februari 2024, 18:20
Adapun penugasan ini merupakan kelanjutan impor beras yang dilakukan sejak 2023 lalu.
"Sudah dalam proses," kata Bayu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 Januari.
Bayu mengatakan, alasan kembali membuka keran impor beras karena pemenuhan stok beras dalam negeri.
Di samping itu, beras impor tersebut digunakan untuk memproses penyebaran bantuan pangan beras sekaligus sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau operasi pasar.
