Kementerian PUPR Sebut Perbaikan Jalan Rusak Parung Panjang akan Sia-sia jika Jalur Tambang Tak Dibangun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons soal penyelesaian jalan rusak akibat truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang kerap memakan korban dari hari ke hari.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut, solusi yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan membuat jalan khusus bagi truk tambang yang melintas di kawasan tersebut.

"Kami ingin jalan tambangnya ditangani dulu. Provinsi itu sudah punya strategi untuk membuat jalan khusus truk tambang dengan para pemilik tambang," ujar Hedy kepada VOI ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 2 Februari.

Hedy menilai, apabila jalan khusus tersebut tak dibuat, perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan sia-sia.

"Jadi, kami ingin melihat lebih menyeluruh nanti," katanya.

Menurut Hedy, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan direncanakan bakal ada pembangunan jalan khusus truk tambang.

"Kami ingin melihat jalan tambangnya seperti apa. Kami sudah komunikasi dengan provinsi, kepala dinasnya komitmen untuk meneruskan jalan tambang itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hedy mengatakan, apabila pembangunan jalan khusus truk tambang tersebut sudah selesai, nantinya Kementerian PUPR bakal mulai memperbaiki jalan di sekitarnya.

"Iya (kami akan memperbaiki) kalau jalan tambangnya sudah ditangani juga," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Desa Jagabaya Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) menghadiri audiensi dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Januari.

Bukan tanpa alasan mereka datang ke gedung perwakilan rakyat tersebut. Gema Abah yang dalam hal ini diwakili oleh Ishak menyampaikan aspirasinya terkait penyelesaian jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang kerap memakan korban.

Ishak menjelaskan, bahwa jalan Parung Panjang semakin hari kian semrawut. Dia menilai, selama ini warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut sudah benar-benar membuang waktu untuk mencapai tujuannya.

"Mungkin bapak Haji Mulyadi (anggota Komisi V DPR RI) sudah pernah datang ke sana dan sudah tahu bagaimana Parung Panjang dengan semrawutnya. Jadi kalau buat saya gimana, ya, orang Parung Panjang ini benar-benar boros, boros waktu, boros waktu!," ujar Ishak dalam audiensi dengan Komisi V DPR RI, Senin, 22 Januari.

"Kenapa saya bilang boros waktu? Jadi di Parung Panjang ini sudah bukan lagi macet nasional, itu tiap hari kami macet. Apalagi, buat kami yang pekerja. Tiap hari kami itu kena macet hampir 1 jam lebih mau berangkat kerja, belum pulang kerja," sambungnya.

Dia menilai, hampir seluruh warga di kawasan Parung Panjang harus menyita waktunya hingga sekitar 10 jam dalam kurun waktu kerja lima hari hanya untuk sampai ke tujuan masing-masing.

"Saya anggap kami 1 hari itu mengorbankan waktu 2 jam untuk kerja saja satu hari. Kami aktif kerja itu 5 hari, 2 jam kali 5 (hari) itu 10 jam. Jadi dalam satu minggu kami mengeluarkan waktu cuma-cuma 10 jam. Yang seharusnya produktif tapi kami hamburkan dari Parung Panjang, belum lagi sebulan kalau kami kalikan," katanya.

"Jadi, orang Parung Panjang ini benar-benar boros. Bukan boros kami sebenarnya, yang membuat boros itu pemerintah. Pemerintah yang enggak bisa memberikan jaminan kepada kami untuk bekerja dengan layak, mencari nafkah dengan aman dan tenteram," tambah Ishak.