Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Perkuat Kebijakan Perdagangan yang Mengarah ke Transformasi Hijau

JAKARTA - Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk memperkuat kebijakan perdagangan yang mengarah pada transformasi hijau.

Country Director World Bank Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam memanfaatkan perdagangan untuk transformasi hijau, namun perlu adanya penguatan untuk mengatasi beberapa tantangan yang menghambat transformasi tersebut.

“Intensitas karbon dalam perdagangan Indonesia sudah berhasil ditangani dengan baik sejak 2005. Akan tetapi, Indonesia dalam hal daya saing dan ekspor barang dan teknologi hijau belum mampu memenuhi permintaan. Ini membutuhkan tindakan lebih lanjut,” kata Kahkonen dalam Strategic Issues Forum on Trading Towards Sustainability di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 18 Januari.

Dia menyebut ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Indonesia. Pertama, peningkatan permintaan global dan domestik untuk barang dan teknologi hijau memberikan peluang yang signifikan bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk melakukan diversifikasi produk hijau dengan kompleksitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk memberikan keuntungan dari sisi ekonomi dan pengatasan isu perubahan iklim.

Kedua, sektor swasta merupakan kunci dalam melaksanakan diversifikasi produk hijau. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat memfasilitasi pelaku swasta dengan teknologi berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah.

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan kebijakan agar dapat membantu sektor swasta dalam meningkatkan skala bisnis mereka.

Adapun poin terakhir adalah perlunya penyelarasan kebijakan perdagangan di Indonesia dengan pembangunan hijau. Kahkonen menggarisbawahi Pemerintah Indonesia perlu memikirkan kebijakan yang lebih pro terhadap kebijakan hijau.

“Ini adalah peluang kita untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan. Reformasi yang saya maksud bisa mendukung tujuan-tujuan Indonesia jangka panjang,” tutur dia.