JAKARTA - Tiga tim pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) baik nomor urut 01, 02 dan 03 mengeklaim Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan tidak impor melainkan buatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon 2, Bobby Gafur Umar menjelaskan, 100 persen APK yang digunakan untuk kampanye di Pemilu 2024 ini buatan lokal.
“Kami dari tim Paslon 2 optimalkan program pemakaian produk dalam negeri dan kita sudah punya supplier dan vendor yang sudah kami siapkan dari jauh-jauh hari. Policy kami dalam menyediakan APK mengoptimalkan produk dalam negeri,” kata Bobby dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas, Rabu, 10 Januari.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Paslon 3 Ganjar-Mahfud, Denon Prawiraatmadja juga memastikan pihaknya menggunakan APK yang berasal dari relawan swadaya dalam negeri.
“Kita menggunakan APK di-support dari relawan swadaya dan kita justru memberdayakan seluruh relawan secara swadaya dalam menyiapkan APK. Selain materi yang kami produksi dari dalam negeri dan secara swadaya mereka distribusikan APK,” ujar Denon.
Sedangkan Sekretaris Dewan Pakar Timnas Paslon 1 Anies Baswedan-Muhammad Iskandar (AMIN), Wijayanto Samirin mengaku, pihaknya tidak banyak memesan APK.
Namun, kata Wijayanto, karena adanya keluhan dari UMKM tersebut, pihaknya berpikir untuk menggunakan APK buatan lokal.
“Belum pernah pesan banyak APK, nah saya rasa itu bukan pertanyaan tapi ide bagus. Di banyak relawan, tidak pesan baliho karena baliho di hati, hati kita 100 persen produk dalam negeri,” katanya.
BACA JUGA:
Sekadar informasi, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat belum ada dampak signifikan yang dirasakan para pelaku UMKM terkait dengan produksi APK. Khususnya untuk pelaku UMKM dibidang konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk APK.
Bahkan, para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tahan Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanya dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.