Bisnis Ritel Belum Pulih 100 Persen Sejak Pandemi, Ketum Aprindo: Masih Anomali

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyatakan, bisnis ritel nasional masih belum pulih 100 persen saat ini.

Hal tersebut utamanya dikarenakan badai pandemi COVID-19 yang sempat melanda Indonesia.

"Setelah pandemi 2,5 tahun, industri atau ritel modern sampai hari ini belum pulih. Kami masih dalam anomali," ujar Roy kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 November.

Roy menyebut, meski badai pandemi sudah selesai namun bisnis ritel harus dihadapkan dengan sejumlah tantangan lainnya, baik dari dalam negeri maupun secara global.

"Ritel modern kami dihadapkan dengan berbagai masalah dan peristiwa, tidak hanya di dalam negeri tapi juga global. Apalagi, sekarang ada permasalahan geopolitik," kata dia.

Dia melanjutkan, ada juga beberapa tantangan lainnya yang harus dihadapi, antara lain anomali di sektor keuangan dan ancaman perubahan iklim atau climate change.

Tak hanya itu, Roy menyebut inflasi di berbagai negara pun masih tinggi. Sehingga, banyak negara maju yang berusaha menjaga inflasinya, salah satunya Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga di posisi lima persenan.

Menurut Roy, kenaikan suku bunga tersebut memengaruhi suplai dan permintaan sektor ritel modern secara global.

"Inflasi ini menjadi permasalahan yang tidak cepat selesai. Ada suplai yang terganggu karena suplainya kurang, maka permintaannya terganggu," ucap Roy.

Meski begitu, Roy berharap, pertumbuhan industri ritel bisa mencapai 4,2 persen hingga akhir 2023 ini.

Pada tahun lalu, lanjutnya, pertumbuhan industri ritel hanya menembus sekitar 3,8 persen sampai 3,9 persen.

"Rata-rata pertumbuhan ritel di tahun ini diperkirakan bisa mencapai 4-4,2 persen dengan catatan optimis tapi waspada," tuturnya.

Dia mengaku, target pertumbuhan ritel itu bisa dicapai asalkan kondusifitas tetap terjaga. Kondusifitas yang dimaksud ada dalam dua aspek.

Pertama, kondusifitas menuju Pemilu 2024. Roy mengingatkan, agar masyarakat berpolitik dengan dewasa selama masa pesta demokrasi. Kedua, kestabilan pasokan dan harga pangan.