JAKARTA - Pemerintah menargetkan 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bergabung dalam bursa karbon Indonesia (IDX Karbon).
Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Arthur Simatupang mengatakan, jika sebelum bursa karbon diresmikan 26 September yang lalu, 99 PLTU tersebut sudah melakukan perdagangan karbon secara langsung yang terjalin antar perusahaan.
"Bursa karbon merupakan terobosan yang bisa dilakukan. Pioneernya memang dari kelistrikan dalam memenuhi sektor energi dan menjadi follow up dari perdagangan langsung yang sudah dilakukan antar PLTU," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 5 Oktober.
Arthur menambahkan, sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE), terdapat 99 PLTU yang sudah melakukan perdagangan secara langsung melalui uji coba atau piloting.
"Kita lakukan secara trial dan piloting tapi sudah di bawah naungan Dirjen Ketenagalistrikan ESDM," imbuhnya.
Dari 99 PLTU tersebut, ia merinci, 45 di antaranya merupakan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), sementara sisanya merupakan milik swasta.
"Jadi dalam proses pendaftarann. Itu ada persyaratan e-registration melalui Dirjen Gatrik, kita harapkan semua anggota daftar. Karena semakjn rame bursa tentunya juga akan meningkatkan likuiditas dan transparansi dari perdagangan tersebut," urai Arthur.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan terdapat 99 PLTU yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini.
“Untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di bursa karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini,” ujarnya, Selasa, 26 September.
BACA JUGA:
Menurut Mahendra, jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.
Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon di Indonesia kedepan juga akan diramaikan oleh sektor lain yang merupakan sektor prioritas pemenuhan target Nationally Determined Contribution (NDC).
“Sektor-sektor ini antara lain kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum dan yang akan menyusul dari sektor kelautan,” tuturnya.