JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sektor energi penting untuk bisa melakukan langkah-langkah transisi ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan adalah hal yang mustahil energi fosil bisa digantikan dalam jangka waktu yang pendek.
Menurut dia, asumsi itu didasarkan pada infrastruktur pendukung yang masih kurang, teknologi tertentu masih harus membutuhkan dana besar, dan juga dari faktor pembiayaan yang masih perlu dukungan lebih.
“Ini bisa kita lihat dari pembukaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di Eropa. Itu tentu saja tidak sesuai dengan pembiayaan hijau yang menguntungkan. Contoh lain adalah bagaimana Inggris melakukan penundaan dalam regulasi pembatasan kendaraan konvensional dengan mempertimbangkan potensi beban keuangan,” ujarnya dalam acara The 1st OJK International Research Forum 2023, Senin, 25 September.
Mahendra menjelaskan, dalam konteks Indonesia, pemerintah bersama OJK harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan waktu transisi ekonomi yang tepat.
“Kami harus memastikan pembangunan dan investasi ekonomi di Indonesia tetap bankable. Kami harus pintar-pintar dalam memilih ekonomi terbarukan apa yang paling cocok,” tuturnya.
BACA JUGA:
Mahendra menambahkan, jika pihaknya akan terus realistis agar bisa mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan. Kata dia, Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk juga mewujudkan agenda Paris Agreement melalui kemampuan memonetisasi pengurangan emisi karbon.
“Indonesia bisa menghadirkan berbagai diversifikasi karbon unit yang bersumber dari lingkungan, basis energi,” tegas dia.
Untuk diketahui, OJK bersiap untuk merilis bursa karbon pada 26 September 2023 mendatang. Langkah strategi tersebut sekaligus menandai babak baru dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Mengutip informasi yang dilansir otoritas, disebutkan bahwa peluncuran bursa karbon sebagai tonggak penting keberlanjutan lingkungan hidup yang sejalan dengan kegiatan ekonomi.