Menteri Basuki Ungkap Anggaran 2024 Fokus untuk Penyelesaian Infrastruktur Prioritas, Begini Rinciannya

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pada 2024 akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas.

"Prioritas utama program pembangunan Kementerian PUPR tahun 2024 adalah pertama penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan prioritas melalui kontrak tahun jamak (multiyears contract atau MYC), pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden, di antaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, 30 Agustus.

Basuki menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun anggaran (TA) 2024 agar tuntas pada 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Adapun pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air dialokasikan sebesar Rp47,64 triliun, digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare (ha), rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 ha, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, serta pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 meter kubik detik dan pembangunan 7 unit embung.  

"Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan di bina marga sebesar Rp55,40 triliun," ujar Basuki.

Dia mengatakan, anggaran itu digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km.

Selanjutnya, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.

Pada bidang permukiman dialokasikan sebesar Rp32,70 triliun. Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 2.985 liter per detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah (SR), sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 kepala keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, serta penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Berikutnya, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 meter persegi, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

Sementara, pada bidang perumahan dialokasikan anggaran sebesar Rp9,25 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun bersifat kontrak MYC 2023-2024 sebanyak 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit).

Lalu, pembangunan rumah khusus (rusus) terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (36 unit), serta pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 26.686 unit untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan, dukungan manajemen di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dialokasikan anggaran sebesar Rp1,99 triliun. Nantinya, anggaran tersebut terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.