Bagikan:

JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) klaster logistik menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dalam hal ini surat suara.

Adapun BUMN yang tergabung dalam klaster logistik yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), DAMRI, PELNI, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II), Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan Pos Indonesia tidak sendiri dalam melakukan pengiriman surat suara ke seluruh Indonesia dan luar negeri. PT Pos Indonesia juga akan menggaet ekspedisi swasta dalam penugasan tersebut.

Menurut Faizal, tugas pengiriman surat suara agar tepat sasaran tak bisa dijalankan oleh BUMN saja tanpa bantuan swasta.

“Pasti membutuhkan peran pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta, karena memang sangat ketat waktunya, dan sangat banyak resources yang diperlukan,” ujar Faizal dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli.

Faizal juga mengatakan dalam penugasan pengiriman surat suara Pemilu 2024 itu, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi, terutama terkait biaya logistik harus kompetitif atau terjangkau.

Selain itu, sambung Faizal, biaya operasional juga harus diturunkan, karena pengirimannya dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak.

“Kemudian mengoptimalkan muatan transportasi baik darat, laut dan udara serta berbagai terminal. Lalu, kita standarisasikan layanan logistik di seluruh linu operasi. Terakhir, memperkuat positioning di pasar hari ini,” tuturnya.

Rute Pengiriman Surat Suara

Kata Faizal, pengiriman surat suara Pemilu 2024 itu akan dilakukan terhadap lebih dari 1 juta rute domestik. Sementara untuk pemilih yang berada di luar negeri, pengiriman surat suara Pemilu akan dilakukan ke lebih 200 negara tujuan.

“Karena ini adalah network-nya PT Pos yang bekerja sama di bawah UPU (Universal Postal Union), ini juga sudah siap,” ujar Faizal.

Dalam penugasan ini, sambung Faizal, PT Pos mengerahkan lebih dari 10.000 armada yang dimiliki, mulai dari armada sepeda motor, blindvan, truk engkel, hingga truk wingbox.

“Kemudian ada kerja sama multimoda apakah itu dengan BUMN maupun BUMS atau swasta yang lain. Karena tadi sangat complicated ada laut, udara, darat termasuk pengelola terminal pelabuhan karena ada gudang yang dibutuhkan di darat, dan gudang yang ada di terminal,” ucapnya.