JAKARTA - Presien Joko Widodo menyebut ada daerah yang menghabiskan anggaran penanganan stunting untuk membiayai perjalanan dinas dan rapat-rapat ketimbang menyelesaikan masalah yang lebih konkret.
Tanpa menyebut nama daerahnya, Jokowi mencontohkan ada daerah yang memiliki anggaran penanganan stunting sebesar Rp10 miliar. Tetapi anggaran yang digunakan untuk membeli produk pangan berprotein yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat.
“Bicara anggarannya, banyak yang enggak benar, contoh ada anggaran stunting Rp10 miliar, saya coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan dibayangkan ini dibelikan telor susu protein sayuran. Coba dilihat detil. Minggu lalu saya baru saja cek,” katanya dalam acara Rakornas Pengwasan Intern (Wasin) 2023 di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni.
“Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar beli telur engga ada Rp2 miliar. Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini?,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku memeriksa langsung anggaran-anggaran, termasuk yang kecil sekalipun. Sebab, banyak penggunaan anggaran di pemerintahan yang tidak optimal.
Karena itu, Jokowi meminta agar anggaran itu efektif, perjalanan dinas dan lainnya dipatok lebih kecil dari anggaran yang digunakan belanja produk konsumsi masyarakat. Sehingga, dampaknya bisa lebih konkret.
“Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang lain-lain itu Rp2 miliar, Rp8 miliar itu (dibelikan) telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya seperti itu,” tuturnya.
Pembangunan Balai dan Perjalanan Dinas
Tak hanya itu, Jokowi juga menyoroti ada proyek lainnya yang ternyata penggunaan anggarannya tidak tepat.
Tanpa menyebut nama daerah, Jokowi mengatakan, ada daerah yang menggunakan 80 anggaran pembangunan balai untuk perjalanan dinas.
“Pembangunan balai, untuk merehab dan membangun balai, jelas. Anggarannya Rp1 miliar. Kecil ini, kecil pun saya lihat. Mestinya kalau Rp1 miliar, Rp900 juta untuk rehab, mestinya. Tapi setelah dicek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Rp734 juta. Artinya, 80 persen. Ini udah enggak bisa lagi bapak ibu sekalian,” bebernya.
BACA JUGA:
Jokowi kembali menegaskan, ini jadi salah satu tugas berat BPKP untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
“Ini lah tugas BPKP, sekarang harus orientasi hasil, arahkan daerah pusat BUMN kementerian lembaga arahkan ke arah konkret biar produktif,” ungkapnya.
