Jokowi Minta Semua Instansi Jangan Abaikan Rekomendasi BPKP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga untuk tidak mengabaikan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) supaya pemanfaatan anggaran bisa terserap optimal.

Jokowi juga menegaskan kepada seluruh instansi agar jangan menutup-nutupi data ketika BPKP melakukan audit internal. Ia ingin jika ada yang salah, BPKP bisa membuka kesalahan instansi yang diaudit dan mencari cara perbaikannya.

“Penguatan pengawsan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Saya minta seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP,” katanya dalam acara Rakornas Pengwasan Intern (Wasin) 2023 di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni.

Sementara itu, Jokowi mengingatkan agar BPKP mulai melakukan pengawasan dengan orientasi hasil, bukan lagi berorientasi untuk menjaga prosedur supaya APBN maupun APBD bisa lebih optimal.

“Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedurnya, orientasinya hasil itu apa. Banyak APBN-APBD kita yang berpotensi tidak optimal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkap ada beberapa program yang penggunaan anggarannya tidak masuk akal. Misalnya, penanganan stunting.

Kata dia, sebanyak Rp3 miliar dari Rp10 miliar ditujukan untuk perjalanan dinas, Rp3 miliar untuk rapat, dan hanya sekitar Rp2 miliar yang benar-benar ditujukan untuk pangan dalam menangani stunting.

“Hanya Rp2 miliar yang benar-benar membeli telur, kapan stunting mau selesai kalau seperti ini caranya? Mestinya, yang lain-lain itu Rp2 miliar dan Rp8 miliar itu beli telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” katanya.

Jokowi juga menyoroti anggaran pengembangan UMKM yang cenderung tidak optimal. Dia mengatakan ada satu kawasan yang punya anggaran Rp2,5 miliar untuk pengembangan UMKM, dimana Rp1,9 miliar di antaranya diperuntukkan bagi honor dan perjalanan dinas. Bahkan, sisa Rp600 juta masih berputar untuk kegiatan yang tidak jelas.

“Sisanya masih muter-muter aja dari pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah absurd dan tidak konkret. Langsung saja itu untuk modal kerja, beli mesin produksi, marketing. Kalau pengembangan UMKM semestinya begitu, jelas,” jelasnya.

Karena itu, Jokowi mengingatkan BPKP mempunyai wewenang hingga provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya, lembaga ini bisa mengawal, mengawasi, dan mengarahkan untuk optimalisasi anggaran.

“Jadi harusnya pemerintah pusat, pemprov, ataupun pemkot harusnya takut dengan BPKP, segan dan takut. Gunakan (wewenang) ini untuk kebaikan negara,” tuturnya.