JAKARTA - Sejumlah tiang proyek monorel Jakarta yang mangkrak selama beberapa tahun di sepanjang jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika mulai dianggap mengganggu.
Sebagai pemilik lahan di mana tiang monorel ditancapkan, Pemprov DKI sedang mencari cara untuk menentukan nasib tiang proyek mangkrak tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, pihaknya akan meminta masukan kepada DPRD DKI.
"Kita segera rapatkan, rumusan untuk mengambil satu sikap yang baik. Memang ada yang memberikan masukan untuk diteruskan, ada yang menyampaikan agar tiang dicabut. Semua masukan itu akan menjadi pertimbangan kami," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober.
Selain meminta masukan kepada DPRD, Riza bilang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan mengumpulkan seluruh jajaran SKPD DKI yang terkait, serta seluruh instansi yang turut berproses dalam proyek monorel termasuk BUMN PT Adhi Karya.
"Nanti Pak Anies akan mengundang seluruh jajaran terkait, seluruh instansi terkait, kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Tentu yang memberi kontribusi dari segi fungsi, struktur, dari segi penggunaannya dan juga tentu dari segi pembiayaannya," jelas Riza.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Lanjutkan Revitalisasi JPO Kekinian Saat Pandemi, Wagub Riza Sembunyikan Nilai Anggaran
23 Oktober 2020, 15:00
Konstruksi proyek monorel di Jakarta ini dimulai pada tahun 2004. Proyek ini diresmikan oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Gubernur DKI masih dijabat oleh Sutiyoso.
Banyak mimpi yang ditancapkan pada proyek monorel Jakarta. Saat itu, Sutiyoso merencanakan monorel masuk dalam pengintegrasian transportasi di DKI, selain Transjakarta dan rencana pembangunan MRT.
Kegagalan proyek mulai tampak setelah beberapa tahun konstruksi berjalan. Saat tiang monorel telah ditancapkan, Gubernur DKI Fauzi Bowo (yang menggantikan Sutiyoso) menyetop pembangunan ini karena masalah keuangan.
Pengelola proyek, PT Jakarta Monorail meminta ganti rugi ke DKI sebesar Rp600 miliar rupiah. Foke menolak dan hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maksimal Rp204 miliar. Sayangnya, hal ini tak menghasilkan titik temu.
"Pada waktu itu, dari pihak mereka minta ganti jumlahnya Rp600 milir. Pak Fauzi Bowo ingin sesuai rekomendasi BPKP, kurang lebih Rp204 miliar. Namun, sampai sekarang belum berlanjut," tuturnya.
Kelanjutan monorel kembali mangkrak sampai akhirnya pada tahun 2013 Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, ketika memimpin DKI, berencana melanjutkan kontrak dengan PT Jakarta Monorail. Sayangnya, ada ketidaksepakatan yang terjadi. Proyek mangkrak lagi.
Melihat hal ini, Ketua Fraksi PKB dan PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov DKI untuk mencabut tiang monorel Jakarta. Menurut Hasbi, tiang itu sudah tak berfungsi dan menganggu dari segi estetika.
"Betul itu (mengganggu pemandangan). Nah itu lebih baik dicabut andai kata dipakai juga pemakaiannya juga tidak akan maksimal," kata Hasbiallah beberapa hari lalu.
