JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pola pejabat yang terkesan ‘menghamburkan’ uang alias anggaran dalam penanganan kasus stunting. Anggaran disebut Jokowi banyak terserap untuk perjalanan dinas, bukan untuk mengatasi persoalan utama stunting.
“Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri. Coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, perjalanan dinas Rp3 miliar rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla-bla Rp2 (miliar). Yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada dua miliar kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini?” kata Jokowi berbicara dalam pembukaan Rakornas Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 Juni.
Pembagian alokasi anggaran ini ditekankan Jokowi harus diubah. Dalam hal penanganan stunting, seharusnya, lebih dari 80 persen anggaran digunakan untuk belanja kebutuhan produk mencegah stunting.
“Ini yang harus diubah semuanya, kalau Rp10 miliar itu anggarannya mestinya yang untuk lain-lainnya tuh Rp2 miliar yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung beli telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting konkretnya kira-kira seperti itu,” kata Jokowi.
Karena itu, pengawasan penggunaan anggaran ini ditegaskan Jokowi menjadi tugas berat BPKP. Penggunaan APBN/APBD sambung Jokowi, harus produktif.
BACA JUGA:
“Karena tangan BPKB itu sampai di provinsi kabupaten dan kota, artinya bisa mengawal, bisa mengawasi, bisa mengarahkan,” ujar Jokowi.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persennya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi dampingi awal agar betul-betul anggaran kita ini produktif,” sambung Jokowi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
