Cegah Penyalahgunaan Dana Stunting, Stranas PK Nilai SIPD Bisa Jadi Solusi

JAKARTA - Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menyebut, penyalahgunaan anggaran pemerintah pusat, termasuk untuk penuntasan stunting bisa dicegah dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Program ini dinilai bisa memantau anggaran yang keluar dan peruntukannya.

"Dengan SIPD ini sentralisasi keuangan (bisa dilakukan, red)," kata Pahala kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 3 Agustus.

Kata Pahala, pemerintah daerah memang kerap menggunakan anggaran dari pusat bukan untuk keperluan yang seharusnya. Misalnya, duit untuk program stunting tapi digunakan untuk melaksanakan rapat dan perjalanan dinas.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut Pahala pernah menyinggung hal tersebut. Namun, selama ini pemerintah pusat punya kesulitan untuk melakukan kontrol langsung.

"Jadi duitnya dikasih, ya, terserah daerah mau dipakai buat apa," tegasnya.

Kondisi tersebut membuat Stranas PK yakin SIPD bisa membuat pemerintah pusat bisa melakukan kontrol. Sebab, daerah hanya bisa menggunakan duit sesuai dengan yang dianggarkan.

Sehingga tak akan ada lagi pembelian yang tak sesuai dengan anggaran karena sistem secara otomatis mengunci. Apalagi, kata Pahala, timnya pernah mendapati pemerintah daerah menggunakan dana penanganan stunting.

"Kan ada duit stunting buat beli Innova, itu dikunci (tidak bisa keluar, red). Enggak bisa (lagi, red) pemerintah menganggarkan itu. Yang ada (harus dipakai, red) buat (membeli, red) makanan," jelasnya.

Selain anggaran stunting, SIPD ini nantinya bisa digunakan untuk memantau anggaran lain dari pemerintah pusat dan mengurangi 27 ribu lebih aplikasi daerah yang tumpang tindih. Celah korupsi dipastikan tertutup jika aplikasi itu berjalan. 

Hanya saja, SIPD ini masih terkendala sejumlah masalah. Salah satunya adalah masalah pembiayaan yang tak kunjung disetujui pemerintah, kata Pahala.

"Kita butuh Rp250 miliar kalau mau jadi cepat tahun ini," pungkasnya.