Sri Mulyani Ungkap Kunci Keberhasilan Pemerintah dan BI Kendalikan Inflasi

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dengan baik sehingga Indonesia menjadi negara yang sukses menurunkan inflasi.

“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena interest rate-nya naik terlalu ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama secara baik,” ujarnya dikutip Jumat, 2 Juni.

Menurut Menkeu, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi 2023 pada kisaran 3 persen plus minus 1 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.

“Kalau di Indonesia, kalau bicara inflasi, kita bilangnya 3 persen plus minus 1 persen itu di dalam APBN dan menjadi indikatornya bank sentral,” tuturnya.

Bendahara negara menjelaskan, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Menkeu juga menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices dan inflasi komponen volatile food, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3 persen hingga 5 persen.

“Sehingga untuk Indonesia, menangani inflasi enggak selalu harus pakai monetary policy. Makanya, Pak Gubernur (Bank Indonesia) menaikkan suku bunganya enggak setinggi dan seekstrim bank sentral negara lain, tapi inflasi Indonesia turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi (volatile) food, dan administered price,” tegas dia.

Sebagai informasi, pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta Bank Indonesia perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.