JAKARTA - Pemerintah Indonesia menawarkan investasi proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara dalam pameran Hannover Messe 2023. Wakil Ketua Otorita Bidang Investasi dan Modal IKN Agung Wicaksono menyebut, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan fokus pada fase pertama pembangunan IKN.
"Terdiri dari Top Priority yaitu energi, transportasi dan perhubungan, pengolahan air, telekomunikasi, perumahan, dan pengolahan limbah," ujar dia melalui keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 21 April.
Selanjutnya, High Priority yang meliputi manajemen perkotaan, teknologi, fasilitas kesehatan, bangunan komersial, sekolah dan universitas, serta kawasan industri.
Agung menyebut, pembangunan IKN Nusantara sangat membuka peluang investasi bagi para investor yang tersebar pada sektor Top Priority dan High Priority.
Nantinya, Pemerintah RI akan menyediakan insentif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di IKN Nusantara, yaitu berupa insentif pajak khusus.
"Terdiri dari tax holiday, super deduction tax untuk investasi dalam bidang pendidikan vokasi maupun penelitian dan pengembangan (research and development), super deduction donation, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan cukai," kata Agung.
BACA JUGA:
Menurut dia, skema pendanaan di IKN Nusantara, terdiri dari Public-Private Partnership, Company Participation, Penggunaan Fasilitas Umum dan Aset Pemerintah dengan control dari Otoritas IKN, foreign direct investment (FDI), sumber pendanaan kreatif, dan sebagainya.
"Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah RI terkait investasi di IKN adalah dengan melakukan promosi investasi IKN di forum-forum internasional seperti Hannover Messe dan forum lainnya," ungkap Agung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Eko S.A Cahyanto mengatakan, para pelaku industri diharapkan mampu turut berkontribusi pada pembangunan IKN dengan mengembangkan teknologi tingkat tinggi guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunannya.
"Para pelaku usaha dan investor global dapat mengambil kesempatan luar biasa langka ini dan untuk menjadi bagian dari sejarah perkembangan peradaban baru yang dimulai di Ibu Kota Nusantara," imbuhnya.
Adapun rencana relokasi Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia telah lama dikaji oleh Pemerintah RI. Pemerintah telah melakukan analisis mendalam terkait pemindahan lokasi dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
Hal tersebut karena mempertimbangkan faktor keberlanjutan (sustainability) pada masa depan dan potensi pembangunan desain model tata kota baru.