JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) terus berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan air bagi pembangunan berkelanjutan.
Menurut dia, komitmen Indonesia dalam Water Action Agenda 2023 penting untuk dilakukan guna mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan.
"Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna memastikan akses air yang merata dan sanitasi yang layak bagi 275 juta penduduk Indonesia," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Jumat, 24 Maret.
Hal itu diungkapkan Menteri Basuki saat menghadiri acara Plenary Session United Nations (UN) 2023 Water Conference di New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis.
Indonesia diketahui mendapat urutan ke-54 dari hampir 200 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang secara bergiliran membacakan Country Statement secara resmi.
Menteri Basuki mengatakan, perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrem, ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi, memperburuk kelangkaan air, dan mencemari persediaan air.
Tantangan-tantangan tersebut telah meningkatkan tekanan pada keberlangsungan sumber daya air dan ekosistem, termasuk risiko kekeringan dan banjir yang telah menjadi perhatian global.
"Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan air yang berkelanjutan dengan menerapkan adaptasi iklim dan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan pembangunan nasional," ujar Basuki.
Basuki menyebut, terdapat lima faktor lintas sektoral yang perlu untuk diatasi demi mempercepat target ketahanan air yang berkelanjutan tersebut.
Pertama, perlunya pembiayaan melalui pendanaan tambahan untuk meningkatkan investasi konservasi air dan layanan ekosistem air.
"Kami harus mencari mekanisme pendanaan yang tidak konvensional untuk mempercepat pencapaian 100 persen akses sanitasi air. Hal itu dilakukan untuk menambahkan lebih banyak penyimpanan air dan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan bencana," ungkap dia.
Kedua, kata Basuki, diperlukan juga penguatan data dan informasi melalui penelitian dan knowledge sharing.
"Lalu ketiga, adanya pengembangan kapabilitas melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan. Keempat, inovasi pengembangan penyediaan air bersih yang memadai bagi semua," tutur dia.
Yang terakhir atau kelima, Basuki menjelaskan, peningkatan peran tata kelola pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan air bersih pada tingkat nasional dan internasional.
BACA JUGA:
"Water Conference ini harus bisa dalam memperkuat komitmen global untuk mempercepat agenda terkait air. Selain itu, komitmen ini juga harus tercermin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2023 dan UN Summit of the Future tahun 2024," ungkap Basuki.
"Paling penting kuncinya adalah bagaimana kami bisa menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah dan tindak lanjut yang konkret ini dilakukan demi kemajuan bersama," tambahnya.
Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024, Basuki menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan semua hasil pembahasan pada UN 2023 Water Conference.
Dengan mengusung tema Water for Shared Prosperity, World Water Forum 2024 bertujuan untuk memperkuat kemitraan dan sinergi multi-stakeholder sektor air secara global.
"Indonesia mendorong partisipasi aktif semua negara anggota dan mitra sektor air pada World Water Forum ke-10 tahun depan di Bali. Mari bekerja sama meningkatkan komitmen yang berorientasi tindakan dalam mencapai target pemenuhan air demi masa depan kemanusiaan," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
