JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA memastikan para produsen sepakat untuk memasok minyak goreng ke BUMN Pangan sebanyak 29 juta liter per bulan. Pasokan ini digunakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) komoditas minyak goreng.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk mencegah gejolak harga minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Untuk itu, hari ini kita mengundang BUMN Pangan dan beberapa produsen minyak goreng membahas penyelenggaraan CPP terkait minyak goreng yang menjadi amanat Perpres 125 Tahun 2022,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Kamis, 9 Februari.
Arief mengatakan, dalam pertemuan tersebut NFA meminta para produsen minyak goreng mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan cadangan minyak goreng pemerintah melalui komitmen penyaluran minyak goreng ke ID FOOD dan Perum Bulog.
“Pemerintah perlu kolaborasi yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, serta sektor swasta atau para produsen minyak goreng, maka kita libatkan para produsen untuk memberikan masukan terkait pasokan bagi BUMN Pangan,” ucapnya.
Kata Arief, untuk tahap awal ini disepakati Komitmen Penyaluran Produsen Minyak Goreng ke BUMN Pangan sebanyak total 29 juta liter per bulan.
Lebih lanjut, Arief mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan.
Adapun dari total 29 juta liter tersebut ID FOOD akan mendapatkan penyaluran sebanyak 22 juta liter dan Bulog sebanyak 7 juta liter.
“Penyaluran akan dimulai dari Februari hingga Maret ini,” kata Arief.
Arief mengatakan jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, yang terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33.000 liter, PT SMART 11 juta liter, Apical Group 8 juta liter, dan KPN Group 600.000 liter.
BACA JUGA:
Lalu, PT Mahesi Agri Karya 666.000 liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter, dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan jumlah penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan disampaikan kemudian.
“Komitmen tersebut ditandatangani bersama seluruh perwakilan perusahaan produsen serta turut ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyaksikan seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog, serta NFA,” ujarnya.
Sebagai pihak yang diamanatkan untuk mengelola CPP, Arief mengapresiasi terlaksananya komitmen ini. Ia berharap dalam pelaksanaannya para produsen dapat menjalankan sesuai komitmen yang diawasi oleh Satgas Pangan Polri.
Arief menilai, komitmen penyaluran untuk cadangan minyak goreng pemerintah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan penambahan alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 6 Februari lalu.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menambah kebijakan alokasi DMO 50 persen untuk meningkatkan pasokan minyak goreng dalam negeri jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa dan lebaran.