Mendag Lutfi: Jika Harga Minyak Tidak Turun Juga, Subsidi Bakal Kita Tambah Jadi 2,4 Miliar Liter
Menteri Perdagangan, M. Lutfi. (Foto: Dok. Kemendag)

Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap untuk menambah pasokan menjadi 2,4 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana, jika harga minyak tidak kunjung turun setelah operasi pasar selama enam bulan.

Seperti diketahui, pemerintah menyediakan pasokan minyak goreng sebanyak 1,2 miliar liter dalam operasi pasar selama enam bulan pertama tahun ini. Harga jual minyak goreng subsidi yakni Rp14.000 per liter.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi dampak dari operasi pasar selama enam bulan pertama terhadap pergerakan harga minyak goreng di pasaran. Jika harga tidak juga stabil, maka akan ditambah 1,2 miliar liter lagi untuk operasi pasar pada enam bulan kedua.

"1,2 miliar liter ini untuk enam bulan. Kita memprediksi harga akan menjadi landai dan stabil setelah enam bulan. Kalau harga tidak stabil dan tidak landai, kita akan teruskan lagi jadi enam bulan kedua. Sehingga totalnya jadi 2,4 miliar liter," katanya, saat ditemui di Jakarta, Rabu, 12 Januari.

Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa operasi pasar tidak hanya dilakukan di toko ritel modern, namun juga di pasar tradisional. Terutama di 216 pasar yang dipantau langsung oleh Kementerian Perdagangan.

Lutfi mengatakan proses distribusi minyak goreng murah tidak hanya akan melibatkan BUMN, namun juga perusahaan swasta. Setidaknya, ada 70 produsen minyak goreng yang dilibatkan dan sekitar 200 pengemas.

Termasuk juga dalam pendistribusian minyak goreng subsidi, swasta akan dilibatkan. Namun sayangnya, Kemendag belum produsen maupun merek apa saja yang nantinya bakal menyediakan minyak goreng murah dengan harga Rp14.000.

Lutfi juga menjamin akuntabilitas dalam penyaluran minyak goreng subsidi. Hal ini untuk mengantisipasi potensi praktik pengumpulan minyak goreng subsidi untuk diekspor.

"Karena ini pekerjaan besar, kita mesti bersama-sama dan juga accountable. Kita enggak mau kan tiba-tiba kemasan sederhananya, dipotong, dikumpulin, kemudian untuk diekspor lagi. Kita mau ini untuk rakyat Indonesia," jelasnya.