Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Keuangan hari ini menyelenggarakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan yang bertempat di Kantor Wilayah Perbendaharaan Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong penguatan sektor usaha kerakyatan melalui berbagai kebijakan yang bersifat strategis.

“Demi membangkitkan UMKM maka perlu Kantor Kemenkeu di daerah perlu pemahaman yang baik soal sektor unggulan, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, kondisi perlindungan sosial, serta kondisi lapangan kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 8 Februari.

Menurut Suahasil, jajaran Kemenkeu membutuhkan pengetahuan komprehensif yang berhubungan dengan sektor ekonomi dan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan APBN.

“Kemenkeu Satu perlu mengangkat marwah kantor perwakilan, salah satunya dengan cara memahami urusan daerah, bukan sekadar memahami APBN,” tegas dia.

Sebagai informasi, kegiatan Kemenkeu Satu dijadwalkan berlangsung selama periode 2023 di sepuluh provinsi dengan dimulai dari Kalimantan Barat.

Melalui optimalisasi instrumen fiskal diharapkan UMKM dapat terus tumbuh dengan memanfaatkan transaksi digital agar mampu bersaing secara global.

Adapun, salah satu bukti dukungan kepada UMKM di daerah adalah melalui skema Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

“Ini kita dorong supaya mampu meningkatkan pendapatan UMKM. APBN hadir melindungi dan mensejahterakan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Suahasil.