Bank Indonesia Rilis Laporan Pelaksanaan Tugas 2022 dan Arah Kebijakan 2023
Foto: Tangkap layar YouTube BI

Bagikan:

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 yang merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas bank sentral sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya juga meluncurkan kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi nasional.

“Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju,” ujarnya pada Senin, 30 Januari.

Perry menjelaskan, terdapat tiga hal mengenai pandangan prospek perekonomian ke depan. Pertama bersyukur dan optimis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Kedua, pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka.

“Serta yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational expectation,” tuturnya.

Sebagai informasi, LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan bank sentral pada 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk periode 2023.

Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun lalu tetap kuat didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional.

“Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian,” tegasnya.

Adapun dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

“Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju,” kata dia.

Perry mengungkapkan pula jika pihaknya terus mematangkan Proyek Garuda terkait arsitektur rupiah digital. Dia menyatakan Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.

“Proyek Garuda oleh Bank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur rupiah digital. Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan,” tutup Perry.