Tak Hanya Soal Pemindahan Ibu Kota, Pembangunan IKN Sikapi Ketimpangan Indonesia Bagian Barat dan Timur

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meyakini Ibu Kota Negara (IKN) yang baru akan menjadi katalis perbaikan ketimpangan wilayah di Indonesia.

"IKN baru itu mencirikan di saat yang bersamaan menyikapi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, sekaligus menyikapi pembangunan Jawa dan luar Jawa," ujar Suahasil dalam acara "11th AIFED Post Pandemic Policy Day 2" yang dikutip Antara, Rabu 7 Desember.

Ia menjelaskan nantinya dalam IKN baru, kompleks inti pemerintah akan dibangun dengan anggaran negara, sedangkan untuk kotanya akan dibangun dengan mengundang swasta.

Pembangunan pusat pemerintahan di IKN akan memakan waktu lebih cepat dibanding pembangunan kotanya. Meski begitu investasi infrastruktur di IKN tersebut tidak akan terlalu besar atau bisa dikatakan sangat kecil.

Pembangunan IKN baru, kata Suahasil, menjadi salah satu bentuk strategi pada 2023, utamanya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur, strategi lainnya yang akan dilakukan pemerintah pada 2023 adalah menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan hilirisasi.

"Kami ingin melihat lebih banyak nilai tambah diciptakan di dalam negeri. Jadi jika Anda membaca berita tentang pelarangan ekspor, itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah tentang hilirisasi dari banyak sumber daya alam di Indonesia, dari nikel, bauksit, dan lain-lain," katanya.

Strategi selanjutnya, sambung dia, adalah transisi menuju ekonomi hijau sebagai cara untuk mendapatkan pertumbuhan masa depan bagi Indonesia. Hal tersebut merupakan alasan pemerintah sedang menyusun pajak karbon saat ini dalam mekanisme transisi energi.

Terakhir, menggencarkan digitalisasi dalam perekonomian merupakan strategi pemerintah di tahun depan di tengah kondisi yang akan sangat menantang bagi Indonesia dan akan banyak mengubah lanskap ekonomi domestik.