Proyek Masela Masih Mangkrak Jadi Alasan Menteri ESDM Kembali Tunjuk Dwi Soetjipto Jadi Kepala SKK Migas

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik sejumlah pejabat dan mengukuhkan Kepala dan Pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Meski mengganti beberapa pejabat SKK Migas, Dwi Soetjipto tetap menjabat sebagai Kepala SKK Migas.

Arifin mengatakan, alasan penunjukkan kembali Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas bukanlah tanpa alasan.

Menurutnya, belum rampungnya proyek Abadi Masela menjadi pertimbangan mempertahankan Dwi sebagai Kepala SKK Migas.

"Selama ini kan program-program masih dengan Pak Tjip, ya, Masela. Kita harus segera menyelesaikannya,” ujarnya kepada media di Jakarta, Senin, 5 Desember.

Selain Masela, masih terdapat beberapa proyek lain yang belum diselesaikan selama masa jabatan Dwi Soetjipto seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) dan Tangguh Train-3 di Teluk Bintuni, Papua Barat.

"Ada histori yang mengetahui dari awal jadi memang tugas dia menyelesaikan," lanjut Arifin

Asal tahu saja, proyek Abadi Masela belum rampung. Pasalnya, Blok Masela ditinggalkan salah satu operatornya Shell Upstream Overseas Ltd dan diperkirakan dapat berjalan kembali mulai tahun 2023.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan minyak dan gas (Migas) asal China, PetroChina Company Ltd. hingga perusahaan Migas asal Malaysia, Petronas berminat masuk Blok Masela yang berada di Kepulauan Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Indonesia.

Dalam sambutannya, Arifin meminta jajaran pimpinan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk berkomitmen segara mempercepat produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Percepatan ini sekaligus sebagai penopang sumber energi peralihan sebelum digantikan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Saya minta, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus berupaya meningkatkan produksi migas nasional antara lain dengan melakukan pengeboran sumur pengembangan, kegiatan workover dan well service secara masif serta melakukan berbagai upaya dan terobosan agar produksi migas dapat mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bahkan melebihi target," kata Arifin.

Arifin mengungkapkan, pemerintah memiliki target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan produksi gas 12 Billion Standard Cubic Feet per Day (BSCFD) pada tahun 2030.

"Kiranya juga dapat dilakukan percepatan agar dapat mengurangi impor, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembiayaan pengembangan energi terbarukan yang menjadi prioritas dalam transisi energi," pungkas Arifin.