Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri nasional agar siap menghadapi tantangan terkini dan mampu kompetitif di kancah global.

Terlebih lagi, pada gelaran Presendensi G20 Indonesia menjadi momentum penting dalam pembahasan isu industri yang lebih mendalam.

Dua dari tiga fokus sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia diketahui membahas sektor tranformasi digital dan sektor transisi energi.

"Sejalan dengan upaya inovasi layanan dan jasa industri yang dikembangkan seluruh satuan kerja kami," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi, dalam acara Business Matching dengan tema "Standardisasi Menuju Ketahanan Industri" di Surabaya, Kamis, 17 November.

Guna menjaga pertumbuhan positif di sektor industri, Doddy menyebut pihaknya telah melaksanakan beberapa program strategis dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan jasa industri.

Adapun beberapa program tersebut, di antaranya penyusunan klasifikasi aktivitas jasa industri, pemetaan kontribusi jasa industri dalam PDB nasional, penyusunan neraca jasa industri, dan penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Jasa Industri.

Berikutnya, peningkatan infrastruktur pendukung jasa industri, peningkatan komponen lokal dalam pemberian layanan jasa industri, penguatan peran balai-balai di lingkungan kemenperin dalam pemberian layanan jasa industri (sertifikasi, pengujian, kalibrasi, konsultasi, rancang bangun perekayasaan industri, pendampingan), peningkatan kompetensi SDM jasa industri melalui Bimbingan Teknis dan Sertifikasi, serta (penyusunan SKKNI, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, pembentukan Tempat Uji Kompetensi).

"Kami juga melakukan peningkatan peran jasa industri dalam rantai pasok dan perdagangan jasa internasional, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi jasa industri dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi industri 4.0," jelas Doddy.

Doddy menambahkan, salah satu satker di bawah BSKJI Kemenperin, yaitu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya telah menerapkan inovasi layanan cerdas dalam mengakselerasi pelayanan jasa industri yang profesional, transparan, akuntabel dan terbebas dari indikasi kerugian negara.

"Sampai saat ini, BSPJI Surabaya telah mendapatkan pengakuan dan meraih penghargaan sebagai satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2018, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020, dan Pelayanan Prima pada 2022 oleh Menpan RB," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BSPJI Surabaya, Budi Setiawan mengatakan, dengan adanya Digital Online Services akan mempercepat proses layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses, serta terwujudnya kepuasan para pengguna layanan BSPJI Surabaya.

"Dengan adanya Business Matching ini diharapkan menjadi ajang komunikasi dan informasi, kolaborasi serta kerja sama antara pelaku industri dan BSPJI Surabaya dalam rangka peningkatan daya saing industri, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing," imbuhnya.

Sekadar diketahui, dalam agenda business matching Ini, telah diluncurkan Digital Online Services sebagai inovasi layanan digital yang dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan layanan jasa industri, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan hasil layanan yang diberikan oleh BSPJI Surabaya.