JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebutkan masih terus berupaya menggaet investor strategis yang bersedia membenamkan modalnya untuk menggarap budidaya rumput laut Indonesia.
Asisten Menteri KP Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan ‘emas hijau’ RI ini sangat berpotensi mendatangkan keuntungan dari sisi ekspor ke pasar dunia.
Menurut dia, komoditas rumput laut memiliki demand yang sangat besar di luar negeri sebagai bahan pangan hingga bahan baku pembuatan kosmetik maupun produk farmasi.
“Kami sedang gencar mempromosikan peluang investasi usaha rumput laut di dalam negeri untuk meningkatkan variasi produk yang akan dipasarkan. Selama ini produk yang paling banyak diekspor adalah bahan mentah, bukan olahan yang nilai jualnya jauh lebih tinggi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 25 Oktober.
Doni menjelaskan dalam waktu dekat KKP berkolaborasi dengan BKPM, Bank Dunia dan pihak lain bakal menggelar Seaweed Investment Forum and Festival di Surabaya pada awal November 2022. Forum ini bertujuan memperkuat produksi rumput laut dalam negeri, branding, hingga memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha di pasar global.
"Ini adalah wujud penegasan kembali komitmen KKP dalam pembangunan ekonomi biru melalui promosi komoditas unggulan, salah satunya rumput laut,” tuturnya.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia setelah China dengan produksi mencapai 9,1 juta ton pada 2021.
Adapun, pengembangan budidaya rumput laut telah didukung oleh ketersediaan lahan marikultur seluas 12,3 juta hektar. Meski begitu, lahan yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 102.000 hektare atau setara 0,8 persen.
BACA JUGA:
“Kita berbicara seaweed tidak hanya sekedar seaweed, tapi lebih luas lagi bagaimana blue economy, blue development, blue carbon itu semua ada di seaweed. Kenapa harus menjadikan seaweed ini sebagai concern kita? Karena ini ibarat harta karun yang harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan dan sumber devisa kita,” jelas dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Sumberdaya Alam Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ratih Purbasari Kania mengungkapkan, pihaknya siap mendukung upaya realisasi di bidang perikanan termasuk rumput laut.
Adapun, dukungan yang ditawarkan diantaranya fasilitas perpajakan berupa Tax Allowance (TA), serta Super Tax Deduction untuk Litban dan Penyelenggaraan Vokasi.
"Kita harus menyusun kebijakan investasi yang terfokus dan berkelanjutan. Lalu meningkatkan koordinasi promosi, serta memperkuat peran dalam memfasilitasi minat investor. Untuk promosi investasi kami melakukan pemetaan negara target. Untuk sektor perikanan ada Kanada, Jepang dan Selandia Baru," kata dia.