APBN Makin Fokus Perbaiki Kesejahteraan Melalui Penanganan Stunting Hingga Kemiskinan Ekstrim

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja APBN makin fokus untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui realisasi program perlindungan sosial, seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan ekstrim yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Menurut Menkeu, sesuai RPJMN 2024 target penurunan stunting yakni 14 persen. Sementara capaian 2021 sebesar 24,4 persen, menurun dari perkiraan prevalensi stunting 2020 sebesar 26,92 persen.

“Hal ini berkat realisasi anggaran penurunan stunting mencapai 66,8 persen per 30 September 2022,” ujarnya pada Jumat, 21 Oktober.

Menkeu menambahkan, realisasi ini didukung realisasi anggaran di beberapa kementerian/lembaga yang berperan menurunkan angka stunting ini. Realisasi anggaran stunting di Kementerian Sosial sebesar 70,8 persen, Kementerian PUPR 68,7 persen, Kementerian Kesehatan 52,5 persen dan BKKBN 50,89 persen.

“Kita berharap masih tiga bulan Oktober hingga Desember, kementerian-kementerian ini bisa terus melakukan belanja. Sehingga, anak-anak terutama yang mengalami stunting akan bisa makin terbantu dan kemudian bisa recover,” tuturnya.

Sementara itu untuk ketahanan pangan yang merupakan program prioritas penting terutama dengan munculnya krisis pangan dunia, realisasi anggarannya sebesar 40,7 persen per 30 September 2022. Kementerian terkait yakni Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masing-masing merealisasikan sebesar Rp9,85 triliun, Rp2,76 triliun, dan Rp1,60 triliun.

“Kita berharap Oktober-November-Desember itu sisa dari 60 persen atau 59,3 persen dari anggaran bisa terealisasi sehingga ketahanan pangan, tujuan yang ingin dicapai benar-benar bisa terbangun karena kita akan memasuki 2023 yang akan sangat menantang dan masalah faktor ketahanan pangan harus kita perkuat dan kita siapkan,” jelas dia.

Terakhir, untuk belanja kemiskinan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan ekstrim sudah terealisasi 71,8 persen dari kementerian/lembaga. Sesuai RPJMN 2024, target kemiskinan ekstrim 0 persen, sementara capaian 2021 di 2,14 persen dan menurun menjadi 2,04 persen per Maret 2022 sesuai rilis BPS.

“Itu adalah beberapa program yang menjadi prioritas penting supaya pemulihan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, namun kita juga melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat,” tutup Menkeu Sri Mulyani.