Pertamina Garap Blok Masela, Kepala SKK Migas: Diharapkan November Mulai Ajukan Penawaran
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menjelaskan terkait rencana Pertamina untuk turut dalam proses pengambilalihan Blok Abadi Masela.

Dwi mengatakan, Pertamina masih melakukan proses studi dan penjajakan terkait berapa besar porsi yang akan diambil alih.

Ia berharap proses tersebut dilakukan November mendatang.

"Saat ini Pertamina melakukan studinya terhadap project ini dan diharapkan November nanti Pertamina akan menawarkan non-binding offer. Mulai penjajakan kalau hitungannya sudah selesai," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip Selasa 18 Oktober.

Melalui proses non-binding offer, kata Dwi, Pertamina akan melakukan penawaran yang sifatnya tidak mengikat dengan Shell.

Sementara itu, menurutnya, Inpex selaku pengelola Blok Masela menginginkan Pertamina untuk mengambil seluruh peran Shell di Masela.

"Saat ini Pertamina mulai berhitung berapa persen yang akan diambi tapi Inpex berharap Pertamina mampu ambil seluruh peran Shell tersebut di Proyek Abadi Masela," imbuh Dwi.

Adapun untuk mengambil alih Blok Masela dari Shell Pertamina harus menggelontorkan dana sebesar 1,4 miliar dolar AS untuk mengakuisisi 35 persen saham Shell.

Asal tahu saja, pada POD awal, nilai investasi Masela diestimasikan mencapai 19,8 miliar dolar AS dengan kapasitas fasilitas LNG mencapai 9,5 Metrik Ton Per Annum (MTPA) atau setara 1.600 juta kaki kubik per hari (MMscfd) serta gas pipa mencapai 150 MMscfd.

Selain itu, Blok Masela diproyeksi menghasilkan kondensat 35.000 barel per hari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta 35 persen hak partisipasi yang dilepas Shell di Blok Masela dapat diambil sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) atau perusahaan migas nasional lewat pembiayaan yang disokong oleh Indonesia Investment Authority (INA).

"Presiden sudah memerintahkan untuk yang keluar itu digantikan oleh pengusaha nasional baik itu lewat INA atau BUMN," kata Bahlil saat menggelar konferensi pers Rabu 27 Juli.