Menyoal Kemungkinan Pertamina Garap Blok Masela, Ketua Komisi VII DPR: Blok Rokan Saja Megap-megap

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto buka suara terkait kemungkinan PT Pertamina (Persero) untuk ikut menjadi mitra Inpex dalam mengelola Blok Masela.

Menurutnya, hal itu memungkinkan namun Pertamina perlu mengucurkan biaya yang tidak sedikit karena jika ingin bergabung, Pertamina harus mengeluarkan biaya sebesar 6 miliar dolar AS.

"Kita senang kalau dikelola nasional. Nasionalis boleh tapi harus tetap realistis. Kita masih butuh foreign direct investment jadi butuh investor-investor di migas untuk menggantikan posisi Shell," ujarnya di sela-sela acara Forum Kapasitas Nasional II, di JCC Senayan Jakarta, Kamis, 28 Juli.

Selain itu, menurutnya, Pertamina juga telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengelola Blok Rokan.

"Pertamina bisa kalau punya kemampuan ekonomi. Tapi kondisi Pertamina saat ini untuk Blok Rokan saja masih megap-megap dengan working capital untuk pengeboran," lanjut Sugeng.

Sugeng menambahkan, Indonesia masih membutuhkan investor asing untuk menanamkan modalnya, sebab investasi itu penting sebagai mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan itu adalah satu investasi, dua adalah ekspor, tiga adalah konsumsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Shell yang menjadi partner partner Inpex Corporations memilih mundur sejak 2020 karena menilai proyek Blok Masela kurang kompetitif dibanding dengan portofolio proyek mereka di negara-negara lain.

Sugeng Suparwoto menyebut, Shell ingin mundur setelah Plan of Development (PoD) Budget ditetapkan.

Lapangan Abadi ini memiliki nilai investasi senilai 19,8 miliar dolar AS yang ditargetkan memproduksi sebanyak 1.600 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA) dan gas pipa 150 MMSCFD serta 35.000 barel minyak per hari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta 35 persen hak partisipasi yang dilepas Shell di Blok Masela dapat diambil sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) atau perusahaan migas nasional lewat pembiayaan yang disokong oleh Indonesia Investment Authority (INA).

"Presiden sudah memerintahkan untuk yang keluar itu digantikan oleh pengusaha nasional baik itu lewat INA atau BUMN," kata Bahlil saat menggelar konferensi pers Rabu 27 Juli.

Dengan demikian, Jokowi mengharapkan dengan partisipasi Pertamina dapat meningkatkan produksi dan lifting minyak dan gas (Migas) nasional di tengah disrupsi pasokan energi pada tahun ini.