Pengembangan UMKM jadi Cara Baru Pemerintah Hapus Kemiskinan

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus negara untuk dapat ditangani dengan lebih baik.

Menurut dia, salah satu cara yang kini ditempuh adalah lewat pemgembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“UMKM adalah primadona pemerintah dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional karena jumlahnya yang sangat banyak, yakni 64,19 juta pada 2021 dan telah berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa, 4 Oktober.

Airlangga menambahkan, pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM. Satu yang paling anyar adalah melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

“Kami juga menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) yang plafon untuk UMKM terus meningkat sesuai arahan Presiden menjadi 30 persen pada 2024 mendatang,” tuturnya.

Guna terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan, pemerintah disebut melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kata Airlangga, hal ini bermanfaat memberi kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam menyasar program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

Adapun, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, CSR diperhitungkan pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

“Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi, untuk itu Pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi arahan agar seluruh pihak baik dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret seperti halnya dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Kepala Negara juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut.

“Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” kata Presiden.