Wapres Ma'ruf Amin: Kemiskinan Ekstrem Terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, dan NTT

JAKARTA - Kemiskinan ekstrem masih menjadi masalah di Indonesia. Bahkan, pemerintah juga sudah menyusun rencana untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Namun, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai bahwa pemerintah tidak dapat mengentaskan kemiskinan hanya dengan menebar bantuan sosial (bansos).

Ma'ruf bercerita bahwa dirinya baru saja melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Ma'ruf, di sana dirinya bersama pihak-pihak terkait secara intens melakukan koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem.

Tak hanya itu, kata Ma'ruf, dirinya juga sempat mengunjungi beberapa sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tujuh ibu kota provinsi tersebut. Alasannya, karena upaya mengentaskan kemiskinan juga perlu didukung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Pertimbangan saya menghubungkan dua kegiatan tersebut adalah karena kita tidak akan dapat mengentas kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat," tuturnya dalam acara Halal Trade Forum, Jumat, 22 Oktober.

Ma'ruf menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ma'ruf juga mengamati pentingnya kehadiran pemerintah dan pihak swasta melalui kebijakan yang holistik dan komprehensif.

"Semua kebijakan pembangunan harus utuh dan bukan bagian-bagian yang terpisah secara sektoral, serta harus memberikan kepada para pemangku kepentingan dan sesuai dengan karakter dan keunggulan masing-masing daerah," ucapnya.

Untuk menggeliatkan kembali perekonomian nasional, Ma'ruf menilai bahwa Indonesia perlu fokus pada sektor-sektor yang berpeluang tumbuh positif. Di antaranya adalah sektor makanan dan sektor pertanian.

Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan bahwa kedua sektor tersebut juga berada di urutan teratas dalam halal value chain atau rantai pasok produk halal.

"Ini artinya kita berada di jalur yang tepat untuk mengembangkan Indonesia sebagai pusat rantai nilai halal global," tuturnya.

Karena itu, Ma'ruf pun mengajak seluruh pihak untuk mengarahkan perhatian dan energi pada upaya pengembangan halal value chain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, pertama yaitu dengan akselerasi sertifikasi halal.

Kedua, menguasai ekosistem pendukung ekspor produk halal, dimulai dari bahan baku produksi, standar, dan prosedur ekspor, hingga ke pemasaran.

"Ketiga membuka dan menangkap peluang ekspor produk halal di era pemulihan ekonomi saat ini. Serta yang keempatnya adalah kolaborasi dan integrasi usaha besar dengan koperasi dan UMKM," jelasnya.