BRI Dukung Rencana Pemerintah Hapus Kredit Macet UMKM

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) mendukung penuh rencana pemerintah yang akan menghapuskan kredit macet dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketegasan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso.

Menurut dia, segmen UMKM khususnya mikro dan ultramikro, masih memiliki peluang besar dalam pembiayaan.

“Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini (hapus buku dan hapus tagih), jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 19 Juli.

Sunaroso menjelaskan, saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB berada di sekitar 60 persen dan menyerap 96 persen tenaga kerja nasional. Atas dasar itu dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia.

“Wacana ini dapat membantu segmen UMKM lebih berani mengakses pendanaan. Hal itu akan mendorong pertumbuhan kredit yang diproyeksikan pemerintah untuk dapat mendorong roda perekonomian di tataran pelaku ekonomi akar rumput,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menghapus kredit macet UMKM. Hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Rasanya memang perlu menambah kelincahan untuk menumbuhkan kredit di UMKM. Berarti masalah-masalah yang historically bahwa masih ada kredit bermasalah di UMKM, yaitu harus kita selesaikan. Itu mungkin secara kebijakan,” lanjut Sunarso.

Sebagai informasi, BRI hingga kuartal I 2023 BRI mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6 persen year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi 83,86 persen dari total kredit perseroan.

Adapun, motor utama pertumbuhan kredit BRI adalah segmen mikro yang mencapai 11,18 persen yoy. BRI sendiri menargetkan porsi kredit UMKM dapat terus tumbuh hingga mencapai sekitar 85 persen dari total portofolio kredit perseroan pada 2024.