Kemenkeu: Resiliensi Ekonomi Bawa Kemiskinan Menuju Level Prapandemi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa resiliensi perekonomian nasional terus terjaga dan tetap kuat dengan angka pertumbuhan di atas 5 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan capaian itu kemudian terefleksikan pada penurunan tingkat kemiskinan menuju level prapandemi.

Febrio menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini menyebut kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36 persen per Maret 2023 (September 2022: 9,57 persen).

“Ini jauh lebih baik setelah sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi. Angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen,” ujarnya dalam siaran pers Selasa, 18 Juli.

Febrio menjabarkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022.

Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.

“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali. Selain itu, penyaluran bansos triwulan I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen,” tuturnya.

Menurut Febrio, pada Maret 2023 pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

Disebutkan bahwa negara hadir untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi.

“Tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045,” tutup Febrio.