Kabar Baik dari Kantor Sri Mulyani: Indonesia Kembali jadi Negara Menengah Atas

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC) sebagaimana rilis Bank Dunia pada 1 Juli 2023.

Menurut Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8 persen menjadi 4.580 dolar AS di 2022 (2021: 4.170 dolar AS).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan hasil tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi RI di tengah tekanan dan ketidakpastian global

"Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juli.

Menurut Febrio, ambang batas klasifikasi UMIC periode 2022 naik menjadi 4.466 dolar AS (2021: 4.256 dolar AS, 2020: 4.096 dolar AS, 2019: 4.046 dolar AS). Ini menandakan pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai kelas menengah atas.

“Sebelumnya Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2019 dengan GNI per kapita sebesar 4.070 dolar AS. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) di tahun 2020,” tutur dia.

Febrio menyebut kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Kata dia, berbagai instrumen APBN melalui program PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," tuturnya.

Anak buah Sri Mulyani itu menyampaikan pula jika upaya menjadi negara maju sebelum 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi di kisaran 6 persen hingga 7 persen secara konsisten.

Disebutkan bahwa peningkatan GNI per kapita secara signifikan di 2022 ini menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

“Pemerintah akan melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional,” tegasnya.

Febrio menambahkan, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas.

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ tutup dia.