Menko Airlangga: Pemerintah Telah Rumuskan Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah serius untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

Bahkan, kata dia, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, salah satunya membentuk Badan Pangan Nasional.

"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu, 15 September.

Diketahui, beberapa waktu lalu Indonesia menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena sudah swasembada beras. Namun, menurut Airlangga, swasembada beras ‘ongkosnya’ mahal, yakni nasib petani itu sendiri.

"Jika panen, harga jatuh," katanya.

Meski demikian, Airlangga menekankan, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membantu petani, yaitu memberikan pupuk bersubsidi dan menugaskan Bulog untuk membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.

"Indonesia punya pupuk surplus, terkait dengan beberapa daerah yang meminta untuk ketersediaan pupuk. Kemarin dengan Menteri Pertanian kita sudah bahas, tentu dibatasi jadi pupuk dibatasi urea dan npk yang disubsidi, dan komoditasnya ada sembilan," kata Airlangga.

Bicara tentang kesejahteraan petani, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Rusli Abdullah, mengungkapkan sejumlah masalah dalam dunia pertanian di Indonesia.

"Ada masalah struktural di pertanian kita, misalnya masalah kepemilikan lahan yang kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, labor naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal," kata Rusli.

Untuk itu, Rusli menyarankan agar pemerintah melakukan konsolidasi lahan, baik lewat BUMN maupun BUMN.

Menurut Rusli, selama ini petani memiliki lahan kecil dan terbatas dengan hasil yang tidak maksimal.

"Harus ada yang mengelola lahan itu, dalam skala konsolidasi yang luas, bisa memberi nilai ekonomi," jelas Rusli.

Jika pemerintah masih ragu dengan efisiensi konsolidasi lahan pertanian oleh BUMN, kata Rusli, mereka bisa meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan pilot project.

"Satu hamparan yang sangat luas, dikelola oleh pemerintah dengan profesional, dengan teknologi dan memberdayakan petani, sehingga tidak perlu berebut air," tuturnya.