Menko Airlangga: Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Nasional Antisipasi Krisis Global

JAKARTA – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, upaya itu diwujudkan melalui peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga,” ujarnya dalam keterangan pers pada Jumat, 1 Juli.

Airlangga menambahkan, pihaknya memastikan beras Indonesia memadai hingga akhir 2024 mendatang. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Ri sudah tidak lagi melakukan impor beras.

“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada rapat internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton. Artinya kalau ekspor 200 ribu ton masih aman,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menginformasikan jika pihaknya terus membangun komunikasi dengan para menteri terkait, Dirut Bulog, dan Kemendag guna membahas tentang aspek regulasi, aturan, perizinan dan kesiapan untuk pelaksanaan proses ekspor beras yang akan segera dilakukan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pula bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan beras Bulog periode 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi (Perpres 48 Tahun 2016) untuk penguatan penugasan Bulog.

Adapun, beberapa ketentuan yang akan diatur antara lain terkait penggunaan CBP (cadangan beras pemerintah), pelepasan stok CBP, kriteria stok beras turun mutu dan penggunaan dana untuk pelepasan stok.

“Pemerintah akan melakukan penyaluran jagung untuk peternak mikro kecil sebesar 50 ribu ton, dengan melakukan perpanjangan penugasan bulog hingga 31 Juli 2022,” katanya.

“Selain itu, terkait dengan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi tetap dimatangkan, mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis, transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan,” tutup Menko Airlangga.