Kendalikan Inflasi, Ekonom Ini Sarankan Pemda Optimalkan DAK dan DAU

JAKARTA - Deputy Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menekan dan mengendalikan inflasi pangan secara efektif.

Salah satunya adalah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kata Eko, pemerintah juga penting untuk menyediakan ruang penyimpanan atau cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan.

Selain itu, operasi pasar juga harus dimaksimalkan agar bisa lebih tepat sasaran.

"Beberapa yang paling urgen dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah adalah optimalisasi DAK dan dana transfer umum (DTU) untuk pengendalian inflasi, cold storage di sentra produksi maupun di pasar untuk antisipasi lonjakan permintaan, serta operasi pasar tepat sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

Apalagi, kata Eko, Menko Airlangga juga sudah meminta kepala daerah yang angka inflasinya di atas nasional untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah lima persen.

Eko menilai memang GNPIP berperan penting dalam mengendalikan inflasi pangan di daerah. Meski demikian, agar kerja GNPIP semakin optimal, perlu dukungan.

"GNPIP memiliki posisi strategis karena menjadi wadah koordinasi lintas stakeholders di daerah. Namun demikian tetap diperlukan amunisi anggaran untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi stabilisasi harga di daerah, seperti DAK, DTU tersebut," pungkas Eko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai rekomendasi aksi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam rangka upaya ekstra untuk menstabilkan harga dan ketahanan pangan.

Pasalnya, 27 provinsi, 66 Kabupaten/Kota yang angka inflasinya masih diatas nasional.

"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen," kata Menko Airlangga.

Rekomendasi tersebut yakni perluasan kerja sama antar daerah (KAD), pelaksanaan operasi pasar, dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN. Selain itu juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

"Dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masingmasing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan DAK Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan DTU," jelas Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Deflasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatkan, tren tahunan menunjukkan kuartal III biasanya terjadi penurunan atau bahkan deflasi. Namun hal ini tidak akan bertahan lama jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.

"Level (inflasi) tahunan ini bisa berubah ketika ada yang diluar kebiasaan, faktor kebijakan. Atau faktor eksternal. Kebijakan misalnya jika kenaikan BBM pada bulan September, itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3 persen dalam satu bulan, kalau dia naik 30 persen ya," kata Faisal.

Selain itu, Faisal mengatakan, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah. Jika pemerintah pusat mengatakan agar supaya daerah menekan inflasi, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan.

"Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain. Mengontrol Produksinya dan stok, jangan sampai ada kekurangan," jelas Faisal.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah daerah pasti akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi mereka jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

"Kalau BBM dinaikan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah," kata Faisal.