Pemerintah Harusnya Cari Solusi Lain Ketimbang Naikkan Harga BBM

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.

Namun, menurut Faisal, pemerintah seharusnya mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara kenaikan harga BBM.

“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, melainkan harus ada cara lain,” ujar Faisal, Jumat, 26 Agustus.

Faisal mengakui, sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM memang yang paling mungkin dilakukan pemerintah.

“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” jelas Faisal.

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, pemerintah akan menambah anggaran Bansos sebesar Rp18 triliun.

Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Namun, seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya meminta Bansos untuk diperdalam, baik dari anggaran maupun programnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi.

Sementara tahun ini, pembatasan banyak dilonggarkan sehingga orang-orang mulai bergerak dan bepergian.

Faisal menilai, disparitas perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi juga sangat tinggi, sehingga masyarakat tentu memilih yang murah.

"Dan karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah," lanjut Faisal.

Terkhusus untuk Solar, Faisal menjelaskan, bahan bakar satu ini masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa.

Jika dinaikkan, menurut dia, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

Namun, tambah Faisal, tidak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi.

Untuk itu, dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.

"Intinya terjadinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol. Sepanjang tidak ada kontrol yang bagus, maka penyelundupan itu akan terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras di lapangan," kata Faisal.