Disambangi Pimpinan ADB Institute dari Jepang, Sri Mulyani Mengaku Bicara Serius Masalah Ini

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diketahui baru saja menerima kunjungan resmi Asian Development Bank (ADB) Institute yang dipimpin Chief Executive Officer (CEO) Sonobe-Dean.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menjelaskan jika pemerintah dan lembaga think tank asal jepang itu saling berbagai informasi tentang banyak hal.

“Saya sampaikan apresiasi atas perhatian ADBI terhadap isu pendidikan yang merupakan salah satu sektor terdampak pandemi COVID-19,” ujarnya melalui akun Instagram @smindrawati pada Senin, 22 Agustus.

Menurut Menkeu, satu topik yang menjadi perhatian khusus dalam agenda meeting kali ini adalah soal isu lingkungan. Katanya, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen kuat untuk terus melanjutkan pembangunan yang sejalan dengan aspek-aspek kelestarian alam.

“Kami juga berdiskusi mengenai transisi energi. Saya sampaikan prioritas negara berkembang adalah memastikan bahwa suplai listrik tersedia secara merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Saat ini upaya mendorong transisi energi di negara berkembang terkendala adanya trade off antara memastikan dua hal tersebut dan komitmen untuk menurunkan emisi karbon dengan konsekuensi kenaikan harga listrik,” tutur dia.

Bendahara Negara menyampaikan pula jika kedua belah pihak sepakat bahwa teknologi memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk menurunkan emisi karbon.

“Namun penerapan teknologi tersebut memerlukan biaya. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa biaya untuk menerapkan mekanisme ini dapat diturunkan. Semoga upaya ini dapat segera diterapkan agar kita dapat mengatasi masalah perubahan iklim sedini mungkin,” tegasnya.

Sebagai informasi, ADB Institute merupakan lembaga riset/kajian bentukan organisasi keuangan internasional Asian Development Bank yang fokus pada isu-isu pendidikan, kesejahteraaan, hingga lingkungan.

Dalam penelusuran redaksi, Pemerintah Indonesia (termasuk bank sentral) tercatat menerima sejumlah pinjaman dari ADB dengan total kewajiban sebesar 10,3 miliar dolar AS pada akhir Juni 2022. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan posisi Mei 2022 yang 10,6 miliar dolar AS.

“Saya pun berharap kedepannya hubungan antara Indonesia, terutama Kementerian Keuangan dan ADBI akan makin kuat dan solid,” tutup Menkeu Sri Mulyani.