Bagikan:

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan inflasi tahun ini berada di angka 6 hingga 6,5 persen year on year jika harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

"Dikhawtirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015," ujarnya kepada VOI, Kamis, 18 Agustus.

Selain itu, kata dia, kenaikan harga Pertalite di satu sisi akan meringankan beban APBN, namun pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi untuk orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.

"Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri," lanjut Bhima.

Bhima menyarankan, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemernintah ketimbang menaikkan harga Pertalite cs.

Pertama dengan memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

Selama ini, menurutnya, tingkat kebocoran solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.

"Penghematan dari pengawasan distribusi solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran," lanjut Bhima.

Kedua, pemerintah harus mendorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor elpiji 3 kilogram.

Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.

"Ketiga, tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Kemudian alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi,"imbuh Bhima.

Terakhir, penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan.

"Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan di mana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Airlangga mengaku, jika saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan harga BBM beserta efek yang akan ditimbulkan jika nantinya pemerintah resmi menaikkan harga.

"Pemerintah sekarang melakukan review terkait kebutuhan akibat kenaikan BBM baik dari segi volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus.

Salah satu hal yang dibahas adalah kemungkinan peningkatan inflasi yang terdongkrak oleh kebijakan menaikkan harga BBM serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menyebut saat ini pemerintah tengah membahas rencana penaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite sebagai respons atas tingginya harga minyak mentah dunia.

Arifin menyebut, rencana tersebut sudah dalam pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Harga Pertalite lagi dibahas masih dikoordinasikan dengan Pak Airlangga ," ujar Arifin kepada media, Selasa, 16 Agustus.