Menteri Investasi Minta Masyarakat Bersiap BBM Naik, Ini Kata Pertamina

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat bersiap-siap jika nantinya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, dampak pemerintah terus menahan kenaikan harga BBM tentunya akan berimbas pada kondisi fiskal negara yang tidak sehat karena seperempat pendapatan negara harus digunakan untuk subsidi BBM.

Menanggapi hal ini, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, kewenangan menentukan harga BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah sehingga pihaknya selaku pelaksana akan tunduk pada keputusan pemerintah.

"Penetapan harga BBM Subsidi dan LPG Subsidi merupakan kewenangan Pemerintah," ujar Irto kepada VOI, Senin 15 Agustus.

Hal senada juga disampaikan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) yang menyatakan akan mengikut arahan pemerintah jika nantinya menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau itu merupakan kebijakan pemerintah, kami siap mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil meminta masyarakat bersiap jika nantinya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahlil menyebut, kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini menyebabkan harga minyak dunia terus meroket.

Dirinya mencatat harga minyak dunia rata-rata mencapai 105 dolar AS per barel dari periode Januari-Juli 2022. Padahal, asumsi harga minyak di dalam APBN hanya di kisaran 63-70 dolar AS per barel.

"Hari ini kalau (harga minyak) 100 dolar AS per barel, subsidi kita itu bisa mencapai Rp500 triliun. Tapi kalau harga minyak per barel di atas 100 dolar AS, misal 105 dolar AS, dengan asumsi kurs dolar itu Rp14.500 sampai rata-rata saat ini Rp14.750, dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta KL, maka harus terjadi penambahan subsidi," jelasnya.

Dengan semua angka-angka itu, Bahlil mengatakan setidaknya harus ada Rp500 triliun hingga Rp600 triliun alokasi subsidi dari APBN untuk subsidi BBM. Oleh karena itu, menurut Bahlil, perlu ada pengertian masyarakat atas kondisi yang ada saat ini.

Ia mengatakan, hal itu bisa jadi momentum bersama untuk bergotong royong untuk menjaga kondisi fiskal negara agar tetap sehat.