Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi bahwa alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta kompensasi bakal habis sebelum mencapai target di akhir tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta kepada awak media kemarin.

Dalam analisis Isa berdasarkan faktor penganggaran, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh harga acuan rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sebelum 63 dolar AS per barel di APBN 2022 menjadi di kisaran 100 dolar AS di perubahan Perpres 98/2022.

Selain itu, faktor pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini juga menyebabkan beban anggaran semakin kuat.

Terlebih, terjadi tren peningkatan konsumsi BBM bersubsidi setelah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sesuai dengan mekanisme pasar.

“Kita akan terus cermati kalau bisa tidak naik lagi (ICP dan kurs) tentu akan membantu menetralkan konsumsi yang cenderung akan naik di atas yang diperkirakan,” ujar Isa dalam sebuah konferensi pers dikutip Jumat, 12 Agustus.

Sebagai informasi, pada tahun ini kuota BBM jenis pertalite adalah sebanyak 23 juta kilo liter. Dari jumlah itu catatan pemakaian hingga Juli 2022 telah mencapai 16,8 juta kilo liter. Sementara untuk solar sudah tersalurkan 9,9 juta kilo liter dari kuota 14,9 juta kilo liter.

Adapun di sisi penganggaran, terjadi lonjakan nilai subsidi dengan dana tambahan Rp75 triliun dari sebelumnya Rp134 triliun. Kemudian untuk kompensasi melesat dari Rp18,5 triliun menjadi Rp275 triliun.

“Tentu apabila diperlukan kita akan terus mendukung Pertamina dalam mengendalikan konsumsi ini dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat pada waktunya,” tutup Isa.