Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti tingginya harga BBM, terutama solar yang mencapai Rp23.000 per liter. Menurutnya, kondisi ini membawa efek domino bagi masyarakat nelayan yang semakin terpuruk hingga pemenuhan konsumsi produk perikanan semakin jatuh, jika dibiarkan akan sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Akmal menambahkan, bukan saja situasi perekonomian negara yang terguncang akibat tingginya harga BBM untuk nelayan, namun juga mempengaruhi kualitas SDM yang semakin mengecil konsumsi protein yang jika berlarut akan mengancam naiknya angka stunting di negara ini.

“Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2.000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur. Mesti ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberikan solusi seperti 69 persen nelayan yang kesulitan membeli solar subsidi mesti dipermudah. Begitu juga 78 persen nelayan terutama nelayan kecil yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi mendapat solar subsidi mesti ada kemudahan," ujar Akmal dalam keterangan resminya, Rabu 3 Agustus.

Akmal mengungkapkan dirinya telah mendapat ratusan aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan, agar tingginya harga solar ada kebijakan dari pemerintah untuk nelayan kecil untuk sekedar menyambung hidup.

Menurutnya, nelayan kecil dengan kapal sekitar 5 GT hingga 30 GT ini mengambil ikan hanya seperlunya saja. Tidak ada eksploitasi merusak lingkungan, namun hanya sekadar memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar.

Akmal mengkritisi tindakan pemerintah yang relatif lambat dalam setiap kebijakan pro kerakyatan. Sehingga ketika sudah kejadian seperti tingginya berbagai komoditas strategis seperti BBM ini, lantas menjadi panik tak punya solusi.

Ia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat mesti memberi solusi untuk menyelamatkan nelayan kecil ini akibat harga BBM yang meroket.

“Kenaikan BBM yang sangat tinggi ini telah mengguncang industri perikanan tangkap kita mulai dari nelayan kecil hingga perusahaan besar penangkapan ikan. Solusi perikanan budidaya saat ini belum dapat mengimbangi penyediaan perikanan tangkap yang juga menjadi evaluasi bersama. Semoga ada solusi cepat dari pemerintah, karena rakyat kecil masyarakat nelayan kini telah menganggur tidak dapat berlayar," pungkas Akmal.