Ekonom Ramal Pemerintah Hanya Mampu Kasih Subsidi sampai Akhir 2022, BBM Bakal Naik Tahun Depan

JAKARTA - Inflasi terus menjadi perhatian dunia. Pasalnya, lonjakan inflasi yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina membawa efek domino pada rantai pasokan yang masih terganggu karena pandemi COVID-19.

Inflasi Indonesia sendiri masih terjaga di angka 3,5 sampai 4,5 persen.

Namun, angka tersebut akan meningkat ketika pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pakar Ekonomi, Aviliani memprediksi, kondisi ketidakpastian global yang terjadi saat ini, pemerintah tidak akan mampu terus menurus memberikan subsidi BBM.

Sebab, anggaran yang dihabiskan untuk subsidi BMM mencapai Rp500 triliun.

Saat ini, lanjut Aviliani, harga BBM sudah di atas 100 dolar AS per barel, bahkan diprediksi akan naik di angka 150 dolar AS per barel.

Menurut Aviliani, kondisi ini akan mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri.

"Sekarang kalaupun inflasi kita terlihat bagus, itu kan salah satunya karena pemerintah menyubsidi BBM. Coba kalau BBM tidak di subsidi, pasti inflasi akan naik. Nah seberapa jauh pemerintah bisa mensubsidi BBM, saya rasa itu paling jauh akhir tahun, tahun depan tidak mungkin menyubsidi terus BBM-nya," katanya dalam diskusi Rilis Survei Indikator, Senin, 11 Juli.

Karena itu, menurut Aviliani, pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi saat ini di mana inflasi akan terjadi. Sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri.

"Jadi artinya masyarakat dibawa untuk memahami kondisi, karena kondisi ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Amerika itu sudah inflasinya 8 persen, kita masih bisa dijaga diangkat 3,5 mungkin sampai nanti 4,5 persen. Ini juga awareness terhadap masyarakat menjadi penting," ujarnya.

Dalam kondisi saat ini, Aviliani juga mengingatkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, bukan ke barang. Sebab, dia menilai akan sangat berbahaya.

"Karena akan banyak orang bersifat moral hazard. Makanya kalau kita lihat di surveinya kebanyakan orang ingin disubsidi, ingin dikasih BLT. Nah, jadi kadang-kadang surveinya benar, tetapi harus kita jelaskan bahwa pada dasarnya ada perilaku moral hazard, orang yang tidak patut disubsidi ingin disubsidi juga. Nah, ini perlu menjadi penjelasan," tuturnya.