Kemenkop Ingin Tingkatkan Keterlibatan UMKM dalam Forum BIMP-EAGA
Kementerian Koperasi dan UKM saat menemui Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko (kanan, masker hitam) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam/Foto: Antara

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam The 9th Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Small and Medium Enterprises Development Working Group (SMED WG) lebih ditingkatkan.

Pihaknya berkomitmen mendorong pengembangan UMKM lokal agar dapat masuk rantai pasok global, salah satunya melalui optimalisasi kerja sama internasional forum BIMP-EAGA yang diadakan dari 5-6 Juli 2022.

“Mengingat isu UMKM merupakan isu lintas sektoral, Kemenkop-UKM mendorong agar program dan pembahasan pengembangan UMKM harus melibatkan Working Group lainnya. Tujuannya supaya program yang saling mendukung satu sama lain ini dapat tersinergikan,” kata Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Perluasan Pasar Deputi Bidang UKM, Fixy, saat berada di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, lewat keterangan resmi, Jakarta, Sabtu 9 Juli.

Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kemenkop mengusung program BIMP-EAGA Business Centre di provinsi tersebut yang menampilkan display produk UMKM. Dia mengharapkan hal tersebut bisa dicontoh oleh negara anggota BIMP-EAGA.

“Diharapkan, agar BIMP-EAGA bisa juga membantu menghubungkan perusahaan besar dengan UMKM sektor tertentu seperti cokelat untuk masuk dalam rantai pasok,” ungkap dia yang juga menjadi Head of Delegation Indonesia.

Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko, menginginkan forum BIMP-EAGA dapat menghasilkan program konkret sehingga mampu mendorong pengembangan UMKM Indonesia, dan dapat diekspor ke negara BIMP-EAGA khususnya Brunei Darussalam.

“Kedutaan Besar RI untuk Brunei Darussalam selalu siap mendukung program pengembangan UMKM agar dapat masuk ke pasar internasional,” ucap Sujatmiko.

Forum BIMP-EAGA merupakan kerja sama antar empat negara ASEAN untuk membantu pembangunan perekonomian wilayah perbatasan yang dianggap lebih tertinggal dari daerah lainnya.