Kadin: Kawasan Maritim BIMP-EAGA Berpotensi Jadi Kawasan Ekonomi Dinamis di Asean

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transportasi Denon Prawiraatmadja menyebut, kawasan maritim Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) berpotensi menjadi kawasan ekonomi yang berkembang dan dinamis di ASEAN.

Oleh karena itu, Denon menekankan, para pelaku usaha, terutama di sektor logistik dan pelayaran dituntut lebih peka dalam melihat perkembangan dunia, terlebih dalam menghadapi situasi yang banyak ketidakpastian di tahun ini.

"Ke depannya, sektor logistik dan pelayaran, terutama di Indonesia akan makin strategis, terutama karena ekonomi maritim kami didorong untuk lebih berkontribusi pada pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Ekonomi maritim Indonesia juga ditargetkan bisa memberikan kontribusi hingga 12,5 persen terhadap PDB nasional pada 2045," kata dia lewat keterangan tertulisnya, dikutip Kamis, 23 Februari.

Denon menambahkan, sektor pelayaran nasional akan menjadi tulang punggung dari kegiatan logistik nasional sejalan dengan pembangunan yang merata di Indonesia. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya logistik pada masa mendatang.

Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan negara-negara dengan jumlah pangsa pasar lebih dari 70 juta jiwa.

Keempat negara tersebut juga kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas alam, kayu, mineral, dan perikanan, sehingga memberikan potensi besar untuk perdagangan, investasi dan peluang mengembangkan industri.

Terlepas dari peluang yang ada, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengakui, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan maritim BIMP-EAGA, mulai dari kurangnya infrastruktur, terutama di bidang transportasi, komunikasi dan listrik, hingga kurangnya harmonisasi kebijakan dan peraturan antara negara-negara anggota.

Untuk menghadapi tantangan di industri saat ini, kata Akbar, dibutuhkan peningkatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan daerah.

"Kerja sama dan koordinasi antar-negara anggota BIMP-EAGA sangatlah penting, khususnya di bidang kebijakan dan regulasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis. Terakhir, setiap negara anggota wajib memberikan dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," imbuhnya.