Boeing Bisa Klaim Piutang Garuda Asal Ikut Putusan PKPU

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra mengatakan, manajemen Boeing bisa mengklaim piutangnya setelah 30 hari hasil voting diumumkan.

Namun, harus mengikuti hasil penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diumumkan Pengadilan.

Tak hanya Boeing, hal ini juga berlakukan untuk semua kreditur yang tidak mengikuti tahapan PKPU.

Irfan mengatakan, kreditur masih memiliki kesempatan 30 hari untuk menyatakan piutangnya.

Tercatat ada 501 entitas yang berpartisipasi dalam proses PKPU tersebut. Terdiri dari kreditur yang berasal dari perusahaan lokal dan global. Angka ini pun sudah diverifikasi oleh Tim Pengurus PKPU Garuda Indonesia.

"Setelah PKPU dapat waktu 30 hari untuk menyatakan utangnya, tapi enggak bisa ikut negosiasi, enggak bisa ikut voting, tapi harus mengikuti hasil PKPU," tuturnya di PN Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni.

Sekadar informasi, produsen pesawat Boeing, tidak ikut mendaftarkan diri ke dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta Pusat. Adapun piutang Boeing terhadap Garuda mencapai 822 juta dolar AS atau setara Rp 10 triliun lebih.

"Boeing tidak mendaftar. Tapi setelah ini ada kesempatan 30 hari. Dia itu kan klasifikasinya teridentifikasi namun tidak terverifikasi. Untuk tipe kreditur ini ada kesempatan 30 hari setelah homologasi," jelasnya.

Irfan menjelaskan, jika Boeing tak kunjung mendaftarkan diri dalam kurun waktu 30 hari setelah hasil PKPU diputuskan pengadilan, maka utang Garuda terhadap Boeing bisa hangus.

"Kalau dia (Boeing) tidak terdaftar, by law aturan kita begitu (hangus)," ucapnya.

Sebelumnya, Irfan mengklaim, pihaknya telah memperoleh 50+1 dari total jumlah kreditur (headcount).

Artinya, mayoritas lessor, vendor, dan kreditur telah menyepakati proposal restrukturisasi perdamaian yang diajukan emiten dengan kode saham GIAA ini melalui negosiasi intensif.