JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa terjadi penurunan utang pemerintah pada April 2022 menjadi Rp7.040,32 triliun atau setara 40,39 produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya Rp7.052,50 triliun atau setara 39,09 PDB di Maret 2022.
Hal ini menunjukan bahwa utang pemerintah melandai sekitar Rp12,18 triliun dalam kurun waktu satu bulan kalender.
“Secara nominal, terjadi penurunan total outstanding dan rasio utang terhadap PDB dibandingkan dengan realisasi bulan Maret 2022,” demikian risalah Kemenkeu yang dikutip Redaksi pada Rabu, 25 Mei.
Secara terperinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,47 persen dari seluruh komposisi. Secara mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah), yaitu 71,13 persen.
BACA JUGA:
“Utang pemerintah digunakan sebagai counter-cyclical untuk memenuhi kebutuhan belanja produktif seperti antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, DAK fisik, dana desa, serta pembangunan infrastruktur guna memperkecil indeks infrastructure gap,” kata Kemenkeu.
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan batasan utang yang diperbolehkan maksimal 60 persen terhadap produk domestik bruto.
“Pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara prudent, fleksibel dan oportunistik sehingga terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali,” tegas Kementerian Keuangan.
