Ketua Komisi VI DPR Aria Bima Minta Holding BUMN Farmasi Tingkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. (Foto: ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta Holding BUMN Farmasi dengan PT Bio Farma (Persero) selaku induk dan anak perusahaannya terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai kanal layanan kesehatan, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dalam kerangka teknologi 4.0.

"Ini juga sudah berkembang dalam berbagai akses pelayanan kesehatan. Ini penting, kemarin kita juga rapat dengar pendapat dengan mereka. Saya kira perlu meningkatkan akses ini supaya tidak lagi menggunakan cara-cara yang hanya pola lama, tapi bagaimana akses mengenai pelayanan kesehatan masyarakat ini bisa melayani dengan berbagai usaha perkembangan teknologi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dikutip dari Antara, Selasa 24 Mei.

Aria menambahkan, Komisi VI DPR meminta Holding Bio Farma untuk meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan variannya.

"Ini jangan kendor dulu sampai betul-betul kita lihat global, nasional, daerah itu bisa menjamin adanya, hilangnya virus atau orang yang terkena virus di masing-masing daerah," katanya.

Selain itu, ia meminta BUMN farmasi untuk menata peta jalan strategis atau strategic roadmap dengan mengedepankan sinergisi antaranak perusahaan BUMN farmasi dalam rangka memperluas market share, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan serta pendapatan negara.

"Ini kita ingin bangga, kita ingin leading atau menjadi leader BUMN ini untuk maju ke depan. Bukan berarti perusahaan swasta itu tidak demikian, tetapi situasinya lain pada saat kita membutuhkan peran negara melalui BUMN. Minimal kita bisa menjadi press maker untuk obat-obat tertentu. Kita berharap obat-obat penting yang memang itu dikonsumsi oleh masyarakat kita hendaknya BUMN farmasi menjadi leader di situ," kata Aria.

BUMN farmasi juga diharapkan dapat memperhatikan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dengan demikian, nantinya pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel dapat lebih ditingkatkan, utamanya hal ini berkaitan dengan pengadaan barang-barang kesehatan.