Komisi VI DPR Minta Erick Lanjutkan Restukturisasi Keuangan di Sektor Infrasturktur dan Kesehatan

JAKARTA - Komisi VI DPR meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk melanjutkan restrukturisasi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah pada sektor infrastruktur dan kesehatan.

Hal ini disampaikan pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 Desember.

“Komisi VI meminta Kementerian BUMN melanjutkan restrukturisasi keuangan dan penglihatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan,” ujar Bima saat membaca hasil kesimpulan rapat kerja tersebut.

Komisi VI, lanjut Bima, juga meminta Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur, termasuk proyek strategis nasional (PSN).

Lebih lanjut, Bima menilai keberlanjutan PSN seperti jalan tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pelabuhan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan penajaman fokus bisnis guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai antara lain pada BUMN pangan dan IBC,” ucapnya.

Bima mengatakan Komisi VI DPR juga meminta agenda holdingisasi BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan keunggulan kompetitif harus menjadi fokus ke depan. Hal ini menyasar pada sejumlah program seperti BUMN aviasi, konsolidasi bisnis data center Telkom, dan Danareksa.

“Komisi VI mendorong Kementerian BUMN melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dan bahan mentah melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter,” kata Bima.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga mengapresiasi kerja keras Erick dalam membawa perubahan di BUMN. Menurut Herman, progres kemajuan BUMN terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya memuji Pak Erick karena kinerja. Di samping kegiatan yang sebetulnya padat dan menyita waktu sebagai Ketum PSSI, PSSI pun jadi lebih baik,” ucap Herman.

“Contohnya soal restrukturisasi keuangan, yang memang sebagian besar dihantam sebelum pandemi, lalu masuk pandemi. Ini tidak mudah, mestinya restrukturisasi ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” sambungnya.